Ketua Tim Kunsfik Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris saat mengunjungi PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Foto: Kiki/vel

PARLEMENTARIA, Makassar - Komisi VII DPR RI memastikan kesiapan dan ketersediaan bahan bakar rendah karbon di wilayah Sulawesi. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi VII, Andi Yuliani Paris yang mengunjungi PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami Komisi VII DPR hari ini berkunjung dan berdiskusi dengan Pertamina MOR VII juga dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hadir direktur hilir migas dan direktur pembangunan dan perencanaan infrastruktur migas dan juga ada BPH Migas. Tujuan kami adalah, pertama, terkait dengan roadmap dari Pertamina MOR VII untuk bioenergi yang termasuk bioetanol dan tadi juga dipresentasikan terkait dengan BBM rendah sulfur,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/09/2024).

Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyampaikan sejumlah faktor yang harus dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar rendah karbon, salah satunya dengan meng-upgrade kilang-kilang yang dimiliki Pertamina.

“Untuk BBM rendah sulfur ini kan tentunya harus dilakukan upaya revitalisasi kembali kilang-kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Nah untuk Sulawesi sendiri ini suplainya kan mayoritas dari kilang di Balikpapan dan Cilacap. Nah kilang-kilang ini ternyata masih sedang diupayakan untuk menghasilkan BBM rendah sulfur,” ujar Andi Yuliani Paris.

Hal itu, kata Andi Yuliani Paris, sejalan dengan penyelesaian pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) antara Komisi VII DPR RI bersama pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) No.79/2014 tentang KEN.

Andi Yuliani Paris berharap hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR bisa memberi masukan yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah mengenai bahan bakar rendah karbon dan sebagai Upaya mewujudkan komitmen Indonesia terhadap Paris Aggrement serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. (qq/rdn)